UU PERS No. 40 Tahun 1999

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:
a.   bahwa  kemerdekaan  pers  merupakan  salah  satu  wujud  kedaulatan
rakyat  dan  menjadi  unsur  yang  sangat  penting  untuk  menciptakan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis,
sehingga     kemerdekaan     mengeluarkan     pikiran     dan     pendapat
sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  28  Undang-undang  Dasar  1945
harus dijamin;
b.   bahwa  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara
yang  demokratis,  kemerdekaan  menyatakan  pikiran  dan  pendapat
sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan
hak   asasi   manusia   yang   sangat   hakiki,   yang   diperlukan   untuk
menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum,
dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
c.   bahwa  pers  nasional  sebagai  wahana  komunikasi  massa,  penyebar
informasi,  dan  pembentuk  opini  harus  dapat  melaksanakan  asas,
fungsi,   hak,   kewajiban,   dan   peranannya   dengan   sebaik-baiknya
berdasarkan  kemerdekaan  pers  yang  profesional,  sehingga  harus
mendapat  jaminan  dan  perlindungan  hukum,  serta  bebas  dari  campur
tangan dan paksaan dari manapun;
d.   bahwa  pers  nasional  berperan  ikut  menjaga  ketertiban  dunia  yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
e.   bahwa  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  1966  tentang  Ketentuan-
ketentuan  Pokok  Pers  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-
undang  Nomor  4  Tahun  1967  dan  diubah  dengan  Undang-undang
Nomor   21   Tahun   1982   sudah   tidak   sesuai   dengan   tuntutan
perkembangan      zaman;f.      bahwa      berdasarkan      pertimbangan
sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a,  b,  c,  d,  dan  e,  perlu  dibentuk
Undang-undang tentang Pers;
Mengingat:
1)  Pasal  5  ayat  (1),  Pasal  20  ayat  (1),  Pasal  27,  dan  Pasal  28  Undang-
undang Dasar 1945;
2)  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1.    Pers  adalah  lembaga  sosial  dan  wahana  komunikasi  massa  yang  melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2.    Perusahaan  pers  adalah  badan  hukum  Indonesia  yang  menyelenggara kan  usaha pers  meliputi  perusahaan  media  cetak,  media  elektronik,  dan  kantor  berita,  serta perusahaan  media  lainnya  yang  secara  khusus  menyelenggarakan,  menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3.    Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4.    Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5.    Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6.    Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7.    Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8.    Penyensoran  adalah  penghapusan  secara  paksa  sebagian  atau  seluruh  materi informasi   yang   akan   diterbitkan   atau   disiarkan,   atau   tindakan   teguran   atauperingatan  yang  bersifat  mengancam  dari  pihak  manapun,  dan  atau  kewajiban melapor,  serta  memperoleh  izin  dari  pihak  berwajib,  dalam  pelaksanaan  kegiatan jurnalistik.
9.    Pembredelan  atau  pelarangan  penyiaran  adalah  penghentian  penerbitan  dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. 10.  Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11.  Hak   Jawab   adalah   seseorang   atau   sekelompok   orang   untuk   memberikan tanggapan  atau  sanggahan  terhadap  pemberitaan  berupa  fakta  yang  merugikan nama baiknya.
12.  Hak  Koreksi  adalah  hak  setiap  orang  untuk  mengoreksi  atau  membetulkan
kekeliruan  informasi  yang  diberitakan  oleh  pers,  baik  tentang  dirinya  maupun tentang orang lain.
13.  Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi,  data,  fakta,  opini,  atau  gambar  yang  tidak  benar  yang  telah  diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14.  Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.
BAB II
ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN
PERANAN PERS
Pasal 2
Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-
prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Pasal 3
1.    Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan
kontrol sosial.
2.    Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai
lembaga ekonomi .
Pasal 4
1.    Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2.    Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau
pelarangan penyiaran.
3.    Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari,
memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4.    Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan
mempunyai Hak Tolak.
Pasal 5 1.    Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati
norma-norma  agama  dan  rasa  kesusilaan  masyarakat  serta  asas  praduga  tak
bersalah.
2.    Pers wajib melayani Hak Jawab.
3.    Pers wajib melayani Hak Tolak.
Pasal 6
Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :
a.    memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b.    menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum,
dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;
c.    mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan
benar;
d.    melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan
dengan kepentingan umum;
e.    memperjuangkan keadilan dan kebenaran;
BAB III
WARTAWAN
Pasal 7
1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Pasal 8
Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.
BAB IV
PERUSAHAAN PERS
Pasal 9
1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.
Pasal 10 Perusahaan  pers  memberikan  kesejahteraan  kepada  wartawan  dan  karyawan  pers
dalam  bentuk  kepemilikan  saham  dan  atau  pembagian  laba  bersih  serta  bentuk
kesejahteraan lainnya.
Pasal 11
Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.
Pasal 12
Perusahaan  pers  wajib  mengumumkan  nama,  alamt  dan  penanggung  jawab  secara
terbuka  melalui  media  yang  bersangkutan;  khusus  untuk  penerbitan  pers  ditambah
nama dan alamat percetakan
Pasal 13
Perusahaan iklan dilarang memuat iklan:
a.    yang  berakibat  merendahkan  martabat  suatu  agama  dan  atau  mengganggu
kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan
masyarakat;
b.    minuman  keras,  narkotika,  psikotropika,  dan  zat  aditif  lainnya  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.  peragaan          wujud
rokok dan atau penggunaan rokok.
Pasal 14
Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara
Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.
BAB V
DEWAN PERS
Pasal 15
1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers
nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
a.   melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
b.   melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
c.   menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
d.   memberikan   pertimbangan   dan   mengupayakan   penyelesaian   pengaduan
masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;  e.   mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
f.    memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di
bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
g.   mendata perusahaan pers;
3.   Anggota Dewan Pers terdiri dari :
a.   wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
b.   pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
c.   tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya
yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
4.   Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
5.   Keanggotaan   Dewan   Pers   sebagaimana   dimaksud   dalam   ayat   (3)   pasal   ini
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
6.   Keanggotaan  Dewan  Pers  berlaku  untuk  masa  tiga  tahun  dan  sesudah  itu  hanya
dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
7.   Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
a.   organisasi pers;
b.   perusahaan pers;
c.   bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.
BAB VI
PERS ASING
Pasal 16
Peredaran  pers  asing  dan  pendirian  perwakilan  perusahaan  pers  asing  di  Indonesia
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17
1.   Masyarakat  dapat  melakukan  kegiatan  untuk  mengembangkan  kemerdekaan  pers
dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2.   Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :  a.   Memantau   dan   melaporkan   analisis   mengenai   pelanggaran   hukum,   dan
kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
b.    Menyampaikan  usulan  dan  saran  kepada  Dewan  Pers  dalam  rangka  menjaga
dan meningkatkan kualitas pers nasional.
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
1.    Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan
yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4
ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2.    Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta
Pasal  13  dipidana  dengan  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  500.000.000,00
(Lima ratus juta rupiah).
3.    Perusahaan  pers  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  9  ayat  (2)  dan  Pasal  12
dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta
rupiah).
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
1.    Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di
bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau
tetap  menjalankan  fungsinya  sepanjang  tidak  bertentangan  atau  belum  diganti
dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
2.    Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini,
wajib  menyesuaikan  diri  dengan  ketentuan  undang-undang  ini  dalam  waktu
selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :
1.    Undang-undang  Nomor  11  Tahun  1966  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Pers
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   1966   Nomor   40,   Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  2815)  yang  telah  diubah  terakhir
dengan  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  1982  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  1966  tentang  Ketentuan-ketentuan
Pokok  Pers  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun
1967  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1982  Nomor  52,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia);
2.    Undang-undang  Nomor  4  PNPS  Tahun  1963  tentang  Pengamanan  Terhadap
Barang-barang   Cetakan   yang   Isinya   Dapat   Mengganggu   Ketertiban   Umum
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  23,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Nomor   2533),   Pasal   2   ayat   (3)   sepanjang   menyangkut
ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan
penerbitan-penerbitan berkala;
Dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 21
Undang-undang  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  diundangkan.  Agar  setiap  orang
mengetahuinya,     memerintahkan     pengundangan     Undang-undang     ini     denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Telah sah di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MULADI

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
PERS
I. U M U M
Pasal   28   Undang-undang   Dasar   1945   menjamin   kemerdekaan   berserikat   dan
berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan.  Pers  yang  meliputi  media cetak,  media  elektronik  dan  media  lainnya  merupakan  salah  satu  sarana  untuk mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan  tersebut.  Agar  pers  berfungsi  secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perludibentuk   Undang-undang   tentang   Pers.   Fungsi   maksimal   itu   diperlukan   karena kemerdekaan  pers  adalah  salah  satu  perwujudan  kedaulatan  rakyat  dan  merupakan
unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegarayang demokratis. Dalam  kehidupan  yang  demokratis  itu  pertanggungjawaban  kepada  rakyat  terjamin, sistem   penyelenggaraan   negara   yang   transparan   berfungsi,   serta   keadilan   dan kebenaran terwujud. Pers  yang  memiliki  kemerdekaan  untuk  mencari  dan  menyampaikan  informasi  juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  XVII/MPR/1998  tentang Hak   Asasi   Manusia,   antara   lain   yang   menyatakan   bahwa   setiap   orang   berhak
berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa- bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : “Setiap orang berhak ataskebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.
Pers  yang  juga  melaksanakan  kontrol  sosial  sangat  penting  pula  untuk  mencegah terjadinya   penyalahgunaan   kekuasaan   baik   korupsi,   kolusi,   nepotisme,   maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.
Dalam  melaksanakan  fungsi,  hak,  kewajiban  dan  peranannya,  pers  menghormati  hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol  masyarakat  dimaksud  antara  lain  :  oleh  setiap  orang  dengan  dijaminnya  Hak  Jawab  dan  Hak  Koreksi,  oleh  lembaga-lembaga  kemasyarakatan  seperti  pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL  Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Perusahaan  pers  dikelola  sesuai  dengan  prinsip  ekonomi,  agar  kualitas  pers  dan
kesejahteraan  para  wartawan  dan  karyawannya  semakin  meningkat  dengan  tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.
Pasal 4
Ayat 1
Yang  dimaksud  dengan  “kemerdekaan  pers  dijamin  sebagai  hak  asasi  warga  negara”
adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.
Kemerdekaan  pers  adalah  kemerdekaan  yang  disertai  kesadaran  akan  pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi  yang  dijabarkan  dalam  Kode  Etik  Jurnalistik  serta  sesuai  dengan  hati  nurani insan pers.
Ayat 2
Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatanjurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Tujuan  utama  Hak  Tolak  adalah  agar  wartawan  dapat  melindungi  sumber-sumberi informasi, dengan cara menolak menyebutkan indentitas sumber informasi. Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.  Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban
umum yang dinyatakan oleh pengadilan.
Pasal 5
Ayat 1
Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan  seseorang,  terlebih  lagi  untuk  kasus-kasus  yang  masih  dalam  proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Pasal 6
Pers  nasional  mempunyai  peranan  penting  dalam  memenuhi  hak  masyarakat  untuk mengetahui  dan  mengembangkan  pendapat  umum,  dengan  menyampaikan  informasi yang  tepat,  akurat  dan  benar.  Hal  ini  akan  mendorong  ditegakkannya  keadilan  dan kebenaran,  serta  diwujudkannya  supremasi  hukum  untuk  menuju  masyarakat  yang
tertib.

Pasal 7
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Yang  dimaksud  dengan  “Kode  Etik  Jurnalistik”  adalah  kode  etik  yang  disepakati
organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.
Pasal 8
Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan  atau  masyarakat  kepada  wartawan  dalam  melaksanakan  fungsi,  hak,  kewajiban, dan   peranannya   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan   yang berlaku.

Pasal 9
Ayat 1
Setiap  warga  negara  Indonesia  berhak  atas  kesempatan  yang  sama  untuk  bekerja sesuai  dengan  Hak  Asasi  Manusia,  termasuk  mendirikan  perusahaan  pers  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pers  nasional  mempunyai  fungsi  dan  peranan  yang  penting  dan  strategis  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Oleh  karena  itu,  negara  dapat mendirikan  perusahaan  pers  dengan  membentuk  lembaga  atau  badan  usaha  untuk
menyelenggarakan usaha pers .
Ayat 2
Cukup jelas.
Pasal 10
Yang dimaksud dengan “bentuk kesejahteraan lainnya” adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain. Pemberian   kesejahteraan   tersebut   dilaksanakan   berdasarkan   kesepakatan   antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11
Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 12
Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :
a.    media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
b.    media  elektronik  menyiarkan  nama,  alamat,  dan  penanggungjawabnya  pada  awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
c.    media  lainnya  menyesuaikan  dengan  bentuk,  sifat  dan  karakter  media  yang bersangkutan. Pengumuman  tersebut  dimaksudkan  sebagai  wujud  pertanggungjawaban  atas  karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.
Yang  dimaksud  dengan  “penanggung  jawab”  adalah  penanggung  jawab  perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.
Sepanjang  menyangkut  pertanggungjawaban  pidana  pengamat  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku .

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat l
Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.
Ayat 2
Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d
adalah  yang  berkaitan  dengan  Hak  Jawab,  Hak  Koreksi  dan  dugaan  pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.
Ayat 5
Cukup jelas.
Ayat 6
Cukup jelas.
Ayat 7
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat l
Cukup jelas.
Ayat 2 Untuk  melaksanakan  peran  serta  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  ini
dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (media watch).
Pasal 18
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut  diwakili  oleh  penanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud  dalam  penjelasan
Pasal 12.
Ayat 3
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3887

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s