LPKSM Satria Pangkal Perjuangan : “Cabut Ijin Usaha Lising Nakal”

Purwakarta, POSMERDEKA—Sekitar 400 orang dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Satria Pangkal Perjuangan Koordinator Wilayah Purwakarta melakukan aksi unjuk rasa, Rabu (21/11).

Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta untuk segera mencabut ijin usaha lising atau perusahaan pembiayaan yang ada di Purwakarta yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan tidak mendaftarkan kontrak perjanjian kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat.

Dalam aksinya, mereka menyatroni sedikitnya 3 perusahaan lising yang membuka usahanya di Kabupaten Purwakarta, seperti Adira Multi Finance, Summit OTTO Finance, dan WOM Finance.

Dalam siaran persnya yang ditandatangani Ketua Korwil Purwakarta, Dodo Zakaria, pihak LPKSM Satria Pangkal Perjuangan menyebutkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan RI No. 130 Tahun 2012 tertanggal 7 Agustus 2012 tentang Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia merupakan implementasi progresif dari Menteri Keuangan RI tampak keabu-abuan.

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 130 Tahun 2012 mengatur lebih dalam tentang : (1). Kewajiban lising untuk mendaftarkan setiap pembiayaan konsumen dengan jangka waktu paling lama 30 hari kalender setelah ditandatanganinya klausul baku perjanjian antara konsumen dengan lising, Pasal 2, (2). Lising dilarang menarik unit dari konsumen jika Sertifikat Jaminan Fidusia belum diterbitkan oleh Kanwil Dep. Hukum dan HAM, Pasal 3, (3). Bagi lising yang melanggar ketentuan Pasal 1, 2, 3, dan 4, akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis, pembekuan ijin usaha, dan pencabutan ijin usaha, (4). Bagi kontrak perjanjian atau klausul baku yang ditandatangani sebelum terbitnya peraturan menteri tersebut, lising wajib mendaftarkan Sertifikat Akta Jaminan Fidusia kepada Kanwil Dep. Hukum dan HAM paling lambat selama 2 bulan, (5). Bagi lising yang tidak mendaftarkan Sertifikat Akta Jaminan Fidusia kepada Kanwil Dep. Hukum dan HAM dianggap telah melakukan penggelapan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). (Nana Cakrana)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s